TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim pemerintah telah mengelola pandemi Covid-19 dengan baik. Namun, dalam proses pemulihan atau menuju masa transisi ini, ada sejumlah tantangan baru.
“Di tahun 2023, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik,” kata Sri Mulyani dalam acara Kunjungan Kerja dan Dialog Menteri Keuangan bersama Pengusaha di PT Samsung Electronics Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 27 Januari 2023.
Baca: Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara
Sri Mulyani menuturkan, saat ini dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi. Situasi ini pun berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi.
Untuk dapat melewati kondisi gelap tersebut, Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan pelaku usaha mesti terus berkolaborasi dan menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.
“Pemerintah melalui Bea Cukai akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis. Di antaranya melalui pemberian fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE),” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, langkah tersebut menjadi perwujudan tugas dan fungsi Bea Cukai, yakni sebagai trade facilitator dan industrial assistance. Khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri. Sri Mulyani mengatakan upaya tersebut terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai di tahun 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 yang menunjukkan hasil positif.
Selanjutnya: Berdasarkan hasil survei....
